PROYEK PEMBANGUNAN HUTAN MADINA

Gambar

 

Rencana Pembangunan Hutan Kabupaten Mandailing Natal menuai kritik keras dari berbagai kalangan Masyarakat Mandailing Natal,khususnya Masyarakat yang berada di Kawasan Penyangga Taman Nasional Batang Gadis. Program Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahtraan Masyarakat Mandailing Natal melalui Industri Pembangunan Hutan dinialai tidak tepat dan mencederai kearifan local setempat. karena pada proses Eksproitasi Sumber Daya Alam tak terbaharukan tidak mampu meningkatkan pendapatan dan hanya meningkatkan kebutuhan Masyarakat. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk mengkaji ulang menetapkan Kabupaten Mandailing Natal menjadi basis Industri Ekstraktif.

Kabupaten Mandailing Natal memiliki luas wilayah ± 614.000 ha dan diperkirakan 386.455 ha merupakan daerah aliran sungai yang nota bane hulunya berada di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.  Secara geologis Kabupaten Mandailing Natal dilalui oleh Tiga Sub Patahan yaitu,Patahan Batang Gadis,Patahan Batang Angkola dan Patahan Batang Toru. Dalam kondisi seperti ini Kabupaten Mandailing Natal sangat rentan dengan bencana alam,mulai dari bencana Banjir,Longsor dan Erosi apa bila terjadi pembukaan tutupan lahan oleh Perusahaan Tambang melalui Proyek Pemerintah tentang pembangunan hutan.

Pasca Repormasi tahun 1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah secara otomatis Pemerintah Kabupaten dan Propinsi memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Demikian terjadi setelah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki kewenangan,Ijin Usaha Pertambangan Mandailing Natal Bak Jamur dimusim Hujan. Sementara dari luas wilayah Mandailing Natal tidak setara dengan IUP/KK yang sudah diterbitkan. Sampai saat ini ada 23 Perusahaan Tambang diperkirakan luas Konsesinya lebih dari separuh luas Kabupaten Mandailing Natal.

Sampai saat ini perusahaan tambangdi Mandailing Natal menuai kecaman dan berbagai bentuk penolakan,karena keberadaannya ditengah-tengah masyarakat dianggap merugikan dan mengundang bencana. Pada perakteknya banyak kejanggalan dalam penerbitan ijin tersebut,mulai dari alih pungsi lahan pertanian,alih pungsi hutan yang sebelumnya merupakan kawasan taman nasional batang gadis menjadi wilayah pertambangan. seyogyanya kebaradaan perusahaan tambang hanya mal praktek penyempitan lahan pertanian dan bagi masyarakat yang sampai saat ini masyarakat mandailing natal masih menggantungkan hidup disector pertanian.