SAMPAH JADI PENOPANG HIDUP

CIMG0207

Banyak kalangan masyarakat salah dalam mengartikan Sampah. Mereka beranggapan sampah suatu benda yang tidak bernilai. Jauh berbeda dengan para petani organic,mereka mengolah sampah sebagai pupuk kompos. Pupuk ini dapat menggatikan pupuk kimia yang mahal harganya

Pengolahan sampah menjadi kompos sesungguhnya tidak sulit dan membutuhkan biaya mahal.tahap awal adalah memisahkan sampah organic dan anorganik. Selanjutnya di cacah hingga ukurannya menjadi kecil kemudian di campur dengan MOL atau Mikro Organime Lokal. Proses ini dikenal dengan dekomposisi aerob (membutuhkan udara)


Manfaat pupuk organik dapat memperbaiki setruktur tanah dan memenuhi nutrisi pada tanaman. Selain hasil panen yang terbebas dari bahan kimia juga bagus di konsumsi.

Sutyo warga dusun Jatimenok yang menekuni pertanian organik hanya mampu memproduksi 40 ton pupuk. Sementara kebutuhan SL (Sekolah Lapang)  1000 ton tiap tahunnya. Pupuk organic olahan sutyo tidak hanya di minati SL,masyarakat sekitar juga beralih dari pupuk kimia ke pupuk organic yang di produksi sutyo. Setiap saknya di hargakan Rp 15.000 dengan berat 15 kg. singga sutyo mendapatkan penghaasilan tambahan sebesar Rp 39.600.000 setiap musimnya.

Keterbatasan modal pengadaan bahan pupuk organik sutyo bekerja sama pihak lain dengan ketentuan bagi hasil. Berkembangnya usaha yang di tekuni sutyo membuatnya ke walahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Disamping keterbatasan modal juga keterbatasan populasi ternak penghasil bahan mentah Pupuk Organic.

Dari penuturan diatas,bisa kita simpulkan memanfaatkan sampah dapat menjadi penopang hidup bagi masyarakat.  seharusnya pemerintah sudah memberikan perhatian serius dan dorongan agar kemandirian masyarakat terbangun.

 

PT. SORIKMAS MINING BIANG MASALAH DI MADINA

GambarAlih-alih PT. Sorikmas Mining menjadi pemicu persoalan di kalangan Masyarakat Mandailing Natal khususnya Masyarakat Lingkar Tambang. hal ini terjadi di desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hari sabtu 21.00 14/12/2013. Peristiwa ini bermula sejak Perusahaan Tambang PT. Sorikmas Mining (PT.SMM) memaksakan diri memasok Logistik melalui Desa Hutagodang Muda dengan memakai jasa Porter Masyarakat setempat. Konflik antara Masyarakat Hutagodang Muda merupakan yang kesekian kalinya hingga berhujung pada Penganiayaan terhadap Saudari Rehmaini dan saudari Roila Lubis.

PT. Sorikmas Mining merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) Pemegang Kontrak Karya Generasi ke VII bergerak bidang usaha Pertambangan Emas Dmp  yang di Tandatangani oleh Pemerintahan Repoblik Indonesia tanggal 19 Februari 1998,sebelumnya mendapat persetujuan DPR-RI berdasarkan persetujuan Presiden Repoblik Indonesia No. B-53 /Pres/I/1998 tanggal 19 Januari 1998. Pemegang saham PT.SMM adalah Aberfoile Pungkut Invesmen Pte.Ltd. 75% dan PT. Aneka Tambang 25%. Wilayah PT.SMM terletak di Kabupaten Mandailing Natal seluas 66.200 ha,berdasarkan SK Direktur Pertambangan Umum Nomor 755.K/20.01/DJP/2000 tanggal 19 Desember 2000.

Keberadaan PT.SMM mengarah kepada ancaman terhadap hak hidup dan sumber-sumber kehidupan masyarakat,seperti :

  1. Ancaman kerusakan hutan yang berkontribusi langsung pada bencana longsor dan banjir.
  2. Ancaman kerusakan mata air aek garut yang merupakan sumber mata air minum dan penopang produktivitas pertanian masarakat.
  3. Penyempitan lahan pertanian masyarakat karena wilayah kerja perusahaan PT.SMM merupakan wilayah pertanian masyarakat yang mereka garap secara turun temurun.

Kini ancaman itu semakin meluas hingga mengusik tatanan sosial masyarakat karena keberadaan PT.SMM telah menciptakaan masyarakat tergolong menjadi dua Kubu antara Pro dan Kontra  diyakini nantinya menjadi Konflik Horisontal antara masyarakat.

Yang terjadi belakangan ini,pro kontra yang semakain meluas diantara masyarakat hingga berhujung tindak kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam komunitas prempuan menolak keberadaan PT. Sorikmas Mining di di wilayah desa hutagodang muda. Namun sampai saat ini pihak Pemerintah,Aparat Kepolisian dan DPRD Mandailing Natal seolah bersikap dingin menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persoalan seperti ini perlu menjadi perhatian yang serius agar tidak terulang kembai dan tidak meluas. Peran penting Pemerintahan dan DPRD Madiana untuk mengkaji ulang Keberadaan PT.SMM yang kerap menjadi sumber masalah pada masyarakat Lingkar Tambang. Karena sampai saat ini sikap masyarakat sangat jelas Menolak Keberadaan PT. Sorikmas Mining.

LINGKAR BELAJAR FORUM PEMUDA SORIK MARAPI

Gambar

Roburan Lombang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lembah Sorik Merapi. Desa ini termasuk salah satu dari 99 desa  masuk dalam Konsesi Wilayah PT. Sorik Merapi Geother  Power. Perusahaan PT.SMGP merupakan Perusahaan Pertambangan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangn Panas Bumi. Mayoritas kepemilikan saham perusahaan ini dimiliki pihak asing diperkirakan hanya 5% saham BUMN dan lainnya Australia, Selandia dan India. Berdasarkan keterangan warga Masyarakat Roburan Lombang Wilayah Konsesi PT.SMGP seluas 60.000 Ha.

Kehadiran Perushaan Panas Bumi ini sangat mengusik kenyamanan dan ketenteraman Masyarakat setempat dalam Aktivitas kesehariannya. Karena lahan-lahan Pertanian Warga masuk dalam Wilayah Konsesi Perusahaan PT.SMGP yang mayoritas Masyarakat menggantungkan hidup pada Pertanian. Hal ini yang membuat Komunitas Pemuda Roburan Lombang  membentuk suatu wadah menjadi Ruang diskusi buat Komunitas pemuda dalam menyikapi keberadaan PT.Sorik Merapi Geothermal Power.

Tanggal 31 mey 2013 lalu,Komunitas Pemuda Kecamatan Lembah Sorik Merapi resmi Mendeklarasikan Forum Pemuda Sorik Marapi sebagai forum Diskusi untuk menyikapi setiap persolan yang ada di Wilayah tersebut. Deklarasi ini dihadiri Wakil Bupati Mandaling Natal dan kepala Dinas Pemuda dan olah raga karena bersamaan dengan hari pembukaan Kompetisi Bola Kaki Sekecamatan LEMBAH Sorik Merapi. Dalam deklarasi tersebut Tan Gozali merupakan Aktivis Lingkungan terpilih menjadi Kordinator forum Pemuda Sorik Marapi.

Pada kesempatan deklarasi tersebut,Tan Gozali selaku kordinator menyampaikan kedepan komunitas pemuda kecamtan Lembah Sorik Merapi harus lebih kritis lagi melihat keberadan Perusahaan Tambang Panas Bumi. Karena keberadan perusahaan dapat mengancam keselematan warga dan keberadaannya merupakan proses pemiskinan bukan mensejahtrakan. Sampai sekarang ini,baik Pihak Perusahaan maupun Pemerintah belum memiliki itikat baik dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi atas keberadaan PT.Sorik Merapi Geothermal Power.

Untuk mendak lanjuti  yang disampaikan kordinator forum Pemuda Sorik Marapi,JATAM Madina bersama Forum Pemuda Sorik Marapi,Organisasi Konservasi Rakyat dan beberapa Aktivis yang peduli dengan Lingkungan untuk mendiskusikan lebih lanjut. Dalam diskusi tersebut Forum ini menjadi forum belajar bersama atau bisa disebut dengan lingkar belajar  untuk membangun suatu gerakan yang peduli terhadap lingkungan. 

PEMUDA PENYELAMAT LINGKUNGAN

Gambar

Gerakan yang di himpun Komunitas Persatuan Naposo Nauli Bulung (PNNB) Lumban Dolok dalam menolak tambang sangat menarik keingin tahuan Masyarakat. Tidak hanya Masyarakat awam,bahkan kalangan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) mulai dari tingkat Nasional hingga Daerah. Misalnya Lembaga Persekutuan Diakonis Pelangi Kasih (PDPK) yang mendampingi Masyarakat Dairi Korban Tambang melakukan Study Banding ke Desa Lumban Dolok. Gerakan penolakan yang terbangun di Lumban Dolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal berawal dari kehadiran perusahaan tambang PT. Bahana Multi Energi (BME)

PT. BME adalah perusahaan tambang yang mengeksprotasi bahan galian Timah (Galena dmp). Lahirnya Perusahaan tambang timah di Lumban Dolok berawal dari terbitnya Izin yang dikeluarkan oleh Bupati  mandailing natal Amru Daulay dengan Nomor SK 540/030/K/2008 pada tanggal 18 Januari 2008. Dua tahun kemudian PT. BME mengajukan peningkatan Izin yang sebelumnya izin Eksplorasi menjadi Izin Eksproitasi pada tanggal 19 januari 2010 melalui SK Bupati dengan Nomor 540/024/K/2010. Dalam Surat Keputusan tersebut Perusahaan PT.BME memiliki wilayah Konsesi seluas 694 ha.

Keberadaan PT.Bhana Multi Energy sangat mengancam kawasan Hulu Sungai Aek Latong dan Siancing. Sungai tersebut merupakan sungai yang menopang peroduksi Pertanian Masyarakat Lumban Dolok,karena mayoritas Masyarakat menggantungkan hidup di Sector Pertanian. Manfaatkan sungai Aek Latong dan Siancing bukan hanya kebutuhan Pertanian. Sungai ini juga dimanfaatkan untuk air bersih yang dikelola kelompok masyarakat dan disalur kerumah-rumah warga untuk kebutuhan Air Minum dan kebutuhan sehari-hari.

Kepedulian PNNB terhadap lingkungan dengan berbekal pengetahuan Daya Rusak Tambang melalui pelatihan yang diselenggarakan JATAM,membuat PNNB memiliki dasar mengorganisir Masyarakat menolak keberadaan PT.Bhana Multi Energy. Kegiatan yang dilakukan PNNB melalui nonton bareng, bentang spanduk,diskusi,juga pendekatan melalui religious menguatkat kepedulian warga terhadap lingkungan. Karena masyarakat  dapat memahami pentingnya kelestarian lingkungan demi terjaganya layanan pungsi alam terhadap warga.

Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT.Bhana Multi Energy pada tanggal 30 mey 2012 oleh Bupati Mandailing Natal,disambut baik PNNB dan Masyarakat dalam aksi damai yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Melihat keberhasilan yang dicapai PNNB dan Masyarakat,menarik perhatian PDPK dan Masyarakat Dairi Korban Tambang  mengunjungi desa Lumban Dolok dalam rangka study banding april 2013 lalu.

PROYEK PEMBANGUNAN HUTAN MADINA

Gambar

 

Rencana Pembangunan Hutan Kabupaten Mandailing Natal menuai kritik keras dari berbagai kalangan Masyarakat Mandailing Natal,khususnya Masyarakat yang berada di Kawasan Penyangga Taman Nasional Batang Gadis. Program Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahtraan Masyarakat Mandailing Natal melalui Industri Pembangunan Hutan dinialai tidak tepat dan mencederai kearifan local setempat. karena pada proses Eksproitasi Sumber Daya Alam tak terbaharukan tidak mampu meningkatkan pendapatan dan hanya meningkatkan kebutuhan Masyarakat. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk mengkaji ulang menetapkan Kabupaten Mandailing Natal menjadi basis Industri Ekstraktif.

Kabupaten Mandailing Natal memiliki luas wilayah ± 614.000 ha dan diperkirakan 386.455 ha merupakan daerah aliran sungai yang nota bane hulunya berada di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.  Secara geologis Kabupaten Mandailing Natal dilalui oleh Tiga Sub Patahan yaitu,Patahan Batang Gadis,Patahan Batang Angkola dan Patahan Batang Toru. Dalam kondisi seperti ini Kabupaten Mandailing Natal sangat rentan dengan bencana alam,mulai dari bencana Banjir,Longsor dan Erosi apa bila terjadi pembukaan tutupan lahan oleh Perusahaan Tambang melalui Proyek Pemerintah tentang pembangunan hutan.

Pasca Repormasi tahun 1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah secara otomatis Pemerintah Kabupaten dan Propinsi memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Demikian terjadi setelah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki kewenangan,Ijin Usaha Pertambangan Mandailing Natal Bak Jamur dimusim Hujan. Sementara dari luas wilayah Mandailing Natal tidak setara dengan IUP/KK yang sudah diterbitkan. Sampai saat ini ada 23 Perusahaan Tambang diperkirakan luas Konsesinya lebih dari separuh luas Kabupaten Mandailing Natal.

Sampai saat ini perusahaan tambangdi Mandailing Natal menuai kecaman dan berbagai bentuk penolakan,karena keberadaannya ditengah-tengah masyarakat dianggap merugikan dan mengundang bencana. Pada perakteknya banyak kejanggalan dalam penerbitan ijin tersebut,mulai dari alih pungsi lahan pertanian,alih pungsi hutan yang sebelumnya merupakan kawasan taman nasional batang gadis menjadi wilayah pertambangan. seyogyanya kebaradaan perusahaan tambang hanya mal praktek penyempitan lahan pertanian dan bagi masyarakat yang sampai saat ini masyarakat mandailing natal masih menggantungkan hidup disector pertanian.